Dolfie mengatakan, hal itu juga telah tercantum dalam dalam Undang-undang Keuangan Negara (UU KN) bahwa Kemenkeu diberi kuasa langsung oleh Presiden dalam menentukan kebijakan fiskal, termasuk menyoroti program K/L lain.
"Bahkan pernah menjadi temuan BPK bahwa program-program kementerian lembaga itu tidak memenuhi aspek logical framework dari mencapai sasaran pemerintah. Kalau Menteri Keuangan bisa memotong anggaran, kenapa Menteri Keuangan tidak bisa mempertajam program?," ujar Dolfie.
Hal serupa juga diutarakan oleh Ketua Komisi XI Muhammad Misbakhun. Politisi partai Golkar tersebut juga meminta Purbaya untuk optimalisasi belanja K/L dengan benar.
"Itu kewenangan Bapak. Karena instrumen yang Bapak gunakan adalah wilayah kewenangan Bapak dalam rangka APBN digunakan dengan benar, termasuk mengontrol sudah seberapa jauh, besarannya seperti apa," kata dia.
Namun, belakangan, lontaran kritik ke Purbaya kepada K/L lain tersebut berasal dari Komisi XI DPR juga. Mereka hanya meminta Purbaya untuk fokus terhadap desain besar perkonomian sesuai cita-cita Presiden.
"Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun lewat keterangan resmi parlemen, medio Oktober lalu.
Misbakhun menyoroti saah satu komentar Purbaya soal pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap secara maksimal, seraya menegaskan jika alokasi anggaran itu punya dimensi politik sendiri.
Dengan begitu, kata dia, ancaman rencana pemotongan anggaran salah satu program prioritas Prabowo yang tak terserap tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa pembahasan bersama DPR.
"Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48% menjadi 2,68% itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, sehingga ruang itu diberikan keleluasaan," tutur dia.
"Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak."
(lav)
