Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan hingga saat ini belum ada tim Bea Cukai yang ia perintahkan untuk ke Bandara Indonesia Industrial Morowali Park (IMIP). Purbaya menegaskan pengerahan tim Bea Cukai akan dilakukan ketika memang sudah ada permintaan.

Bandara IMIP jadi sorotan usai protes Menhan Sjafrie Samsoeddin yang menyebut Bandara IMIP di Morowali beraktivitas tanpa otoritas negara.

Purbaya menyebut saat ini belum ada arahan langsung untuk menerjunkan tim bea cukai untuk mengawasi kawasan bandara yang terletak di wilayah industri tambang nikel tersebut.

"Kalau kita diperintahkan, kita taruh petugas bea cukai, saya sudah siap," kata Purbaya, Kamis (28/11/2025)

"Kalau kita diminta masuk, cepat sih masuknya, cuma sekarang belum ada perintah."

Pernyataan Purbaya bertolak belakang dengan klaim yang sebelumnya disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Suntana dalam konferensi pers Rabu (26/11/2025).

"Kami sudah menempatkan beberapa personel di sana dari Bea Cukai, dari Kepolisian, Kementerian Perhubungan sendiri, sudah ada Dirjen Otoritas bandara ke sana. Kami sudah turun ke sana," kata Suntana.

Tuduhan bandara itu tidak berizin sebelumnya diutarakan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai meninjau Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025) lalu. 

Sjafrie menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara itu sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan, bahkan bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. 

Temuan ini dikatakan Menhan, juga menjadi salah satu alasan TNI menggelar simulasi latihan intercept (mencegat), terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal, sekaligus sebagai bentuk kehadiran negara.

"Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara dalam bandara ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi," kata Menhan Sjafrie.

"Usut dan tindak semua pejabat maupun pihak-pihak lain yang membiarkan Bandara ‘siluman’ di Morowali beroperasi tanpa kendali negara."