Menurut dia, ketika konsolidasi dilakukan dan jumlah BUMN karya diperkecil, kompetisi antarperusahaan pelat merah akan berkurang.
Ruang bagi perusahaan untuk menjaga margin juga akan menjadi lebih sehat karena tidak terus-menerus tertekan perang harga di level tender.
Selain meredakan kompetisi yang tidak produktif, William menilai konsolidasi juga berdampak positif terhadap ekuitas atau struktur permodalan perusahaan.
Dengan penggabungan aset dan modal yang lebih kuat, entitas hasil konsolidasi akan memiliki kapasitas finansial lebih besar untuk mengejar proyek-proyek dengan nilai investasi tinggi.
“Ketika konsolidasi dilakukan, equity atau permodalan harusnya lebih baik. Dengan modal yang lebih kuat, nantinya WIKA bisa menyasar proyek yang ukurannya lebih besar,” jelasnya.
Adapun sampai dengan saat ini, WIKA mengaku telah intensif membahas rencana konsolidasi dengan BPI Danantara. Namun, dia mengaku detail terkait klaster atau BUMN mana yang akan dikonsolidasi dengan WIKA belum diungkapkan.
Begitupun dengan nasib anak usaha WIKA. Saat ini WIKA memiliki 8 anak usaha yang sebagian besar memiliki bisnis yang hampir serupa dengan anak usaha BUMN Karya yang lain.
Meski demikian, dia mengatakan integrasi di level anak usaha akan dilakukan setelah induk usaha rampung dilaksanakan.
“Di level anak usaha nanti setelah induknya rampung,” kata William.
Seperti yang diketahui BPI Danantara berencana mengkonsolidasikan 7 BUMN Karya.
Mengacu pada informasi yang dihimpun Bloomberg Technoz, pemerintah menyiapkan skema konsolidasi yang memposisikan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) untuk digabungkan ke dalam PT Hutama Karya (Persero).
Di sisi lain, PT Nindya Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero) akan dilebur ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI).
Dalam rancangan itu, PT PP (Persero) Tbk atau PTPP tetap beroperasi sebagai entitas tersendiri.
Nantinya, perusahaan gabungan di bawah HK dan ADHI akan berkonsentrasi pada layanan civil engineering, mencakup aktivitas perancangan, pembangunan, hingga pemeliharaan berbagai infrastruktur dan fasilitas publik seperti gedung, jembatan, jalan, bendungan, serta sistem utilitas lainnya.
Sementara itu, PTPP akan diarahkan menangani dua lini usaha: civil engineering dan Engineering, Procurement, Construction (EPC), yang menempatkan perusahaan sebagai penanggung jawab penuh atas keseluruhan tahapan proyek konstruksi.
(art/naw)
