Menanggapi kemungkinan penambahan likuiditas yang tidak hanya terpusat pada Himbara atau Bank DKI, Citi menilai likuiditas pada akhirnya akan mengalir ke seluruh sistem perbankan, termasuk BPD lainnya.
"Seharusnya likuiditas itu lambat laun menyebar ke seluruh sistem. Karena seiring dengan penambahan kredit, penciptaan kredit baru itu intinya adalah penciptaan uang baru," terangnya.
"Ketika kredit yang diberikan itu dipakai atau dibelanjakan seharusnya menyebar, jadi tidak hanya terpusat di bank-bank tertentu saja, tapi lebih menyebar ke sistem," imbuh Helmi.
Meski demikian, sebagai catatan, BI sebelumnya melaporkan kinerja kredit UMKM pada September 2025 hanya naik 0,23% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini melambat dibanding kinerja kredit UMKM pada Agustus 2025 yang tumbuh 1,35% yoy, meski tetap di level rendah.
Tak hanya pertumbuhan kredit UMKM yang melambat, pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit konsumsi juga menyusut masing-masing menjadi sebesar 3,37% yoy dan 7,42% yoy. Pembiayaan syariah juga tumbuh melambat ke level 7,55% yoy.
Namun, secara umum, pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 tercatat 7,70% yoy, meningkat tipis dari pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus 2025 sebesar 7,56% yoy.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengalokasikan tambahan anggaran kas pemerintah ke Himbara dan Bank DKI Jakarta sebesar Rp76 triliun.
Hal ini terungkap berdasarkan data paparan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam rapat dengan pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR di Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Penempatan dana dilakukan pada 10 November lalu, yang sekaligus menambah total likuiditas perbankan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi lewat penyaluran kredit kepada sektor riil.
Secara terperinci, penambahan disalurkan ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI masing-masing senilai Rp25 triliun.
Kemudian, ada penambahan dana senilai Rp1 triliun ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta. Hanya saja, Febrio tidak menyinggung tujuan utama penambahan dana tersebut.
Febrio hanya menyinggung bahwa tujuan utama pemindahan dana pertama senilai Rp200 triliun saat ini berprogres cukup signifikan, di mana penyaluran mencapai 84% atau setara sekitar Rp167,6 triliun.
"Ini utamanya karena [dana] yang kita tempatkan di sana lebih rendah biayanya dibandingkan cost of fund dari perbankan yang kita tempatkan itu," beber Febrio.
"Kita tempatkan sesuai dengan bunga penempatan kita di Bank Indonesia 3,85 atau sekitar 80% dari suku bunga BI. Itu membuat cost of fund perbankan sangat tertolong, dan itu membuat lebih cepat, dan lebih murah."
Febrio juga menyebut hal itu turut membuat suku bunga dana pihak ketiga (DPK) turun cukup signifikan. Apalagi, para perbankan itu memiliki cost of fund DPK yang cukup tinggi.
"Pada gilirannya tentu akan menurunkan suku bunga kredit. Kalau kita lihat, sejak September itu suku bunganya sudah mulai menurun walaupun belum signifikan," tukasnya.
(prc)
