Suara "tidak" dari China dan Rusia akan menggagalkan proposal tersebut, mengingat hak veto yang mereka miliki sebagai anggota tetap dewan. Fakta bahwa kedua negara memilih abstain mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan menghalangi—setidaknya secara publik—rencana yang dipimpin AS tersebut.
Waltz menyebutkan bahwa pasukan dari beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Azerbaijan, akan membantu membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force). Pasukan ini akan bekerja erat dengan Mesir dan Israel untuk membantu menjaga ketertiban sementara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menarik diri dari Jalur Gaza. Pasukan ini juga akan mendukung Board of Peace (Dewan Perdamaian), yang diuraikan dalam proposal Trump, dalam membentuk pemerintahan transisi.
Pasukan Stabilisasi Internasional akan tetap diizinkan bertugas hingga 31 Desember 2027 dan dapat diperpanpanjang oleh Dewan Keamanan jika diperlukan.
Dokumen PBB itu juga menyerukan agar Board of Peace, yang dipimpin oleh Trump, melaporkan kemajuannya kepada Dewan Keamanan setiap enam bulan sekali.
"Selamat kepada Dunia atas Pemungutan Suara yang luar biasa dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa saat yang lalu, yang mengakui dan mendukung BOARD OF PEACE, yang akan saya ketuai, dan mencakup Para Pemimpin paling kuat dan dihormati di seluruh Dunia," tulis Trump di Truth Social setelah pemungutan suara. "Ini akan tercatat sebagai salah satu persetujuan terbesar dalam Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa."
Meskipun resolusi tersebut mendapat dukungan dari luar dewan—termasuk dari Otoritas Palestina dan negara anggota lainnya—beberapa negara khawatir bahwa rencana ini tidak membuka jalan bagi solusi dua negara.
Resolusi itu menyatakan bahwa rencana tersebut akan memfasilitasi "jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina" dan bahwa AS "akan membentuk dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik bagi koeksistensi yang damai dan makmur."
Pekan lalu, Rusia sempat mendorong rancangan resolusinya sendiri yang memprioritaskan kenegaraan Palestina. Delegasi AS memperingatkan bahwa upaya untuk "menabur perselisihan" akan memiliki "konsekuensi serius, nyata, dan sepenuhnya dapat dihindari bagi warga Palestina di Gaza."
(bbn)
