Evita juga menyoroti keberadaan industri di kawasan wisata Kaltara serta isu tata ruang di Labuan Bajo dan Pulau Komodo yang sejak lama menjadi perhatian. Ia menyebut bahwa jika persoalan tata ruang tidak segera dibenahi, pembangunan pariwisata ke depan dikhawatirkan semakin kacau.

Selain itu, Evita menyinggung berbagai masalah lain seperti kondisi Kaldera Toba dan risiko overcapacity di Borobudur. Ia mendorong penerapan pemetaan daya dukung destinasi agar tidak terjadi over-tourism dan pengelolaan kunjungan dapat dilakukan lebih presisi.

Lebih jauh, ia menegaskan perlunya data daya tampung yang jelas untuk setiap destinasi wisata sebagai acuan bagi pemerintah dalam menetapkan batas kunjungan. Dengan begitu, potensi kerusakan lingkungan maupun gangguan terhadap kualitas pengalaman wisatawan dapat diminimalkan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menteri Pariwisata, Widiyanti menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait persoalan-persoalan yang disampaikan Komisi VII. Namun, belum ada komitmen tambahan yang diungkapkan dalam rapat tersebut.

"Nanti saya akan cek mengenai hal ini,"tandas Widi.

(dec/spt)