"Sumber waras ini sekarang kan sudah clearance dari KPK maupun BPK, dan sudah mulai bisa dibangun," tutur dia.

"Pak Menko mempelajari itu. Saya yakin pemerintah pusat akan memberikan support dukungan untuk itu. Kita akan segera melengkapi semua administrasi yang dibutuhkan untuk pembangunan itu."

Penghentian penyelidikan kasus tersebut dilakukan pada 2023 lalu oke KPK. Hal ini terjadi karena lembaga antirasuah tak menemukan alat bukti yang cukup untuk melanjutkan penyelidikan. 

Dengan demikian, rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe A di lahan tersebut bisa dilakukan.

"Kami, terutama dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK akan terus memberikan pendampingan di dalam rangkaian kegiatan tersebut sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat dan tidak terkendala dengan permasalahan hukum,” ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Bahtiar Ujang Purnama, belum lama ini.

(ibn/lav)