Ketua Mahkamah Agung John Roberts menyebut kebijakan tarif tersebut sebagai “pungutan pajak terhadap warga Amerika, dan hal itu selalu menjadi kewenangan utama Kongres.” Dua hakim yang ditunjuk oleh Trump, Neil Gorsuch dan Amy Coney Barrett, juga mengajukan sejumlah pertanyaan tajam, baik terhadap argumen pemerintah maupun pihak penentang tarif.
Jaksa Agung AS ditekan soal dasar hukum tarif.
Jaksa Agung AS D. John Sauer berulang kali mendapat tekanan untuk menjelaskan dasar hukum bahwa undang-undang tahun 1977, International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), memberi Trump kewenangan untuk memungut puluhan miliar dolar AS tarif setiap bulan.
“Saya tidak mengerti argumen ini,” kata Hakim Sonia Sotomayor kepada Sauer. “Ini adalah pajak,” tegasnya.
Potensi pengembalian dana tarif menjadi perhatian.
Isu mengenai kemungkinan perusahaan menuntut pengembalian dana tarif bernilai miliaran dolar turut dibahas beberapa kali. Barrett menanyakan kepada pengacara pihak penggugat, Neal Katyal, bagaimana proses itu akan berjalan jika mereka menang.
“Saya rasa ini bisa menjadi sangat rumit,” ujar Barrett. Katyal menjelaskan bahwa sudah ada “kerangka hukum perdagangan khusus” yang akan mengatur proses pengembalian dana tersebut. Ia mengakui prosesnya “akan sangat kompleks,” namun menegaskan bahwa Mahkamah Agung sebelumnya telah memutus bahwa “gangguan ekonomi yang serius bukan alasan untuk tidak menegakkan hukum.”
Hakim Kavanaugh menilai tarif bukan hal baru.
Hakim Brett Kavanaugh menolak anggapan bahwa tarif Trump “belum pernah terjadi sebelumnya,” dengan menyebut bahwa Presiden Richard Nixon pada 1970-an juga pernah memberlakukan “pajak global 10% untuk semua impor” ke AS. Ia juga menolak argumen bahwa undang-undang harus secara eksplisit mencantumkan kata “tarif” agar presiden memiliki kewenangan untuk menerapkannya.
Sotomayor menyoroti motif di balik beberapa tarif Trump.
Hakim Sotomayor mempertanyakan dasar penerapan beberapa tarif terbaru yang dikeluarkan Trump, menegaskan argumen pihak penggugat yang menilai langkah tersebut tidak berkaitan dengan keadaan darurat nasional sebagaimana diklaim.
“Presiden mengancam akan memberlakukan pajak 10% terhadap Kanada hanya karena iklan tentang tarif yang ditayangkan selama World Series,” ujarnya. “Ia juga memberlakukan pajak 40% terhadap Brasil karena Mahkamah Agung negara itu mengizinkan penuntutan terhadap mantan presidennya atas kasus kriminal.”
(bbn)
