“Nah waktu POD orang mengelola minyak sumur-sumur ini gak mungkin dia akan melakukan produksi kalau market-nya tidak ada. Itu kelemahan kita juga,” tuturnya.
Sekadar catatan, pemerintah sebelumnya mematok HGBT hanya sekitar US$6,5—US$7 per MMBtu untuk 7 sektor industri antara lain pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Namun, belum lama ini Kementerian ESDM menerbitkan Kepmen baru yang mengurangi volume pasokan HGBT dari Blok Corridor untuk sejumlah pembangkit yang berkontrak dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN.
Sejumlah perusahaan yang mendapat koreksi salur HGBT itu di antaranya PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, anak usaha PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA) PT Bekasi Power; PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR); hingga anak usaha PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA), PT Krakatau Chandra Energi.
Penyesuaian volume HGBT itu tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 282.K/MG/MEM.M/2025.
Beleid yang diteken 19 Agustus 2025 itu mengubah ketentuan volume dan jumlah pembangkit yang menerima pasokan HGBT yang diatur dalam beleid sebelumnya, Kepmen ESDM Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025.
Sebelumnya, PGN melaporkan adanya penurunan volume pasokan gas dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Kondisi tersebut berdampak pada penyaluran gas sementara waktu ke sebagian pelanggan di wilayah Jawa Barat.
Corporate Secretary PGAS Fajriyah Usman menjelaskan penurunan pasokan disebabkan oleh pemeliharaan operasional tidak terencana di sejumlah pemasok gas serta keterlambatan realisasi tambahan pasokan yang masih dalam proses.
“Kami telah menyampaikan kepada pelanggan terdampak untuk melakukan pengaturan pemakaian gas,” kata Fajriyah dalam keterangan tertulis.
Adapun, PGAS melaporkan perseroan kekurangan sekitar 6 kargo LNG untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun ini. Perusahaan gas negara itu memproyeksikan kebutuhan LNG untuk pelanggan sepanjang tahun ini mencapai 12 kargo.
(azr/naw)
