Namun, aksi tersebut tidak mendapatkan pemenuhan hak sebagaimana yang dituntutkan. Yakni, mendapatkan distribusi DOC untuk semua peternak rakyat yang bernaung di KPUN, dengan harga yang wajar atau murah serta tidak ada bundling atas pakan.
"Maka bersama ini Kami selaku kuasa hukum menyampaikan SOMASI kepada Saudara selaku Pejabat yang bertanggungjawab untuk menjalankan dan menegakkan Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi dan memastikan klien kami dan semua anggota komunitas-KPUN mendapatkan haknya," sebutnya.
"Bahwa patut untuk diperhatikan, ketidakadilan distribusi DOC pada peternak rakyat, potensial akan mengganggu pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuju swasembada pangan, salah satu pilar utama Asta Cita untuk kemandirian bangsa," pungkasnya.
Saat ini Bloomberg Technoz telah menanyakan perihal somasi ini kepada Kementan, namun tanggapan dari Kementan belum diperoleh hingga berita ini diturunkan
(ell)
