Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan untuk memberikan insentif pembebasan atau pengurangan pajak kepada sektor-sektor tertentu pada periode waktu tertentu atau tax holiday. 

Peningkatan Produksi

Di sisi lain, Bahlil mengatakan pemerintah menargetkan peningkatan produksi etanol secara bertahap.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin serta-merta menetapkan etanol sebagai kewajiban, tetapi pada akhirnya harus mengimpor bahan bakunya.

Dengan kata lain, hal tersebut justru akan menyebabkan terjadinya substitusi impor dari bensin menjadi bahan baku etanol. 

"Kita mau etanolnya semua produksi dalam negeri kita pengin semuanya ada dalam negeri. Makanya kita bikin bertahap mudah-mudahan pabrik etanol kita sudah lebih dari 2 juta kl," ujarnya. 

"Makanya sekarang kita akan berbicara dengan industri yang membangun singkong, jagung, tebu untuk kita kolaborasikan, baru kita bicarakan tetapi untuk rencana seperti itu."

Kementerian ESDM menargetkan mandatori bensin bauran etanol nabati 10% atau bioetanol E10 dapat berlaku pada 2027.

Menurut Bahlil, mandatori E10 mesti dipercepat agar Indonesia bisa segera lepas dari ketergantungan impor bensin. 

Saat ini, lanjutnya, pemerintah tengah mempersiapkan lini waktu yang memungkinkan untuk implementasi mandatori bioetanol 10% tersebut.

“Sekarang lagi dilakukan kajian; apakah mandatori ini dilakukan 2027 atau 2028 atau tahun berapa. Menurut saya, [hal] yang kita lagi desain, kelihatannya paling lama 2027 ini sudah bisa berjalan, karena E10 adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin,” tutur Bahlil ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/10/2025) malam.

(dov/wdh)