Terpisah, Chief Investment Officer (CEO) BPI Danantara Pandu Sjahrir membenarkan Pertamina akan mengembangkan bensin etanol dengan Fluxus. Akan tetapi, dia belum dapat mengungkapkan perincian kerja sama tersebut.
“Jadi energi itu renewable, terus sektor pangan, dan sektor pembangkit tenaga listrik, dan Pertamina itu soal sustainable fuel,” kata Pandu di temui di lokasi yang sama.
“[Pengembangan etanol] kurang lebih begitu,” tegas dia.
Kesepakatan Rp83 T
Sebagai informasi, Prabowo mengatakan delapan kesepakatan kerja sama ekonomi yang telah ditandatangani pada hari ini memiliki nilai lebih dari US$5 miliar atau setara Rp83,19 triliun dengan asumsi kurs saat ini.
Di bidang energi, kata Prabowo, Indonesia dan Brasil sepakat untuk menandatangani berbagai kesepakatan, salah satunya yang melibatkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Adapun, Bahlil sebelumnya mengatakan Indonesia tengah menjajaki kerja sama bioenergi dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara turut membahas isu energi bersih, ketahanan iklim di tengah meningkatnya tantangan global terhadap transisi energi, serta perubahan iklim.
Bahlil mengungkapkan Indonesia menilai Brasil sebagai mitra penting dalam transisi energi. Terlebih, sama seperti Indonesia, Negeri Samba juga tengah mempercepat bauran energi bersih.
“Brasil telah membuktikan dirinya dalam pemanfaatan energi rendah karbon, pengalaman mereka menjadi referensi penting bagi Indonesia yang sedang mempercepat bauran energi bersih," ujar Bahlil dalam keterangan resmi Kementerian ESDM, Kamis (10/7/2025).
Bahlil menuturkan pengembangan bioetanol merupakan bagian dari strategi nasional untuk menciptakan ekosistem energi yang berkelanjutan dan inklusif.
Selain mendukung transisi energi dan membuka peluang ekonomi baru di daerah, kata dia, langkah ini juga selaras dengan potensi kerja sama bersama Brasil yang telah memiliki pengalaman panjang dalam mengembangkan bioenergi.
Sekadar catatan, awal bulan ini, Bahlil menyampaikan Presiden Prabowo sudah menyetujui mandatori E10; sebuah program yang sebenarnya sudah cukup lama dipertimbangkan oleh pemerintah.
Hanya saja, kata Bahlil, rencana bauran bioetanol 10% pada bensin kendaraan bermotor itu masih memerlukan waktu untuk uji coba sebelum diadopsi sebagai kebijakan energi nasional.
Dalam perkembangannya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkapkan implementasi mandatori E10 rencananya dilakukan terbatas hanya untuk sektor non-public service obligation (PSO).
Dia menargetkan program tersebut dapat diimplementasikan 2—3 tahun lagi, atau sekitar 2027—2028. Terkait dengan bioetanol yang dibutuhkan, dia menjelaskan untuk menjalankan mandatori E10 untuk sektor non-PSO akan mencapai 1,2 juta kiloliter (kl).
“Dua—tiga tahun, sekitar 2028. Non-PSO dulu, jadi bukan [tahun depan],” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani Dewi di kantor Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).
(azr/wdh)
