Operasi pasar kolaboratif ini melibatkan Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) dari Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) di tingkat provinsi, Kementerian Perdagangan, dan Bulog. Beras yang disalurkan dalam operasi pasar tersebut, terutama SPHP, mendapatkan subsidi tinggi dari pemerintah.

Mentan menyebutkan, subsidi pemerintah untuk sektor pangan, khususnya beras, adalah yang paling tinggi, mencapai Rp150 triliun, atau sekitar Rp4.900 hingga Rp5.000 per kilogram beras.

"Subsidi pemerintah sektor pangan khususnya beras yang paling tinggi, subsidinya itu Rp150 triliun. Sehingga ini harus dijaga, harus diintervensi karena kita menjaga produsen juga harus menjaga konsumen," tegas Amran.

Operasi pasar dan penindakan ini dilakukan tidak hanya pada beras SPHP, tetapi juga mencakup semua jenis beras premium dan medium yang tidak mematuhi regulasi HET. Amran menambahkan, langkah ini bersifat ad hoc dan ditargetkan selesai pada awal 2026, seiring pemerintah mengejar solusi permanen melalui program swasembada pangan di berbagai pulau.

(ell)