Dalam sidang Jumat sore, Illston setuju untuk memperluas TRO-nya dengan menambahkan lebih banyak serikat pekerja federal setelah pengacara mereka mengatakan ada kebutuhan "mendesak" untuk mencegah PHK yang akan segera terjadi dan mengeluh bahwa pemerintahan Trump "terlalu sempit" menafsirkan siapa yang dilindungi dari PHK.
Illston mengklarifikasi perintah sebelumnya untuk menegaskan bahwa anggota serikat pekerja tidak dapat diberhentikan untuk sementara waktu meskipun pemerintah tidak lagi mengakui serikat pekerja tersebut sebagai unit perundingan bersama — yang merupakan subjek sengketa hukum lainnya.
Seorang pengacara serikat pekerja berdebat dengan seorang pengacara pemerintah mengenai apakah Departemen Dalam Negeri mungkin siap mengeluarkan pemberitahuan PHK baru awal minggu depan kepada hingga 1.500 orang.
Elizabeth Hedges, yang mewakili Kantor Manajemen dan Anggaran, mengatakan bahwa ia secara pribadi tidak mengetahui adanya PHK lebih lanjut terkait penutupan. Ia berusaha meyakinkan hakim bahwa pemerintah berusaha mematuhi perintahnya, meskipun pengacara serikat pekerja Danielle Leonard menuduh bahwa pemerintah bermain "sembunyi-sembunyi" dengan rencana PHK-nya.
Illston menasihati Hedges untuk "berhati-hati" dan mendesak kliennya untuk "berhati-hati" agar tidak melanggar TRO.
Pemerintah sebelumnya memberi tahu hakim bahwa Departemen Keuangan telah mengeluarkan 1.377 surat pemberitahuan pengurangan tenaga kerja sejak penutupan dimulai pada 1 Oktober. Namun, dalam dokumen terbaru, seorang pejabat menyatakan bahwa tidak satu pun dari surat pemberitahuan tersebut termasuk dalam jenis program, proyek, atau kegiatan yang dijabarkan dalam perintah Illston.
Pemecatan di Departemen Keuangan sebagian besar terpusat pada Internal Revenue Service (IRS), biro terbesar di departemen tersebut, termasuk karyawan Divisi TI dan Bisnis Besar serta Internasional, menurut dokumen pengadilan sebelumnya.
Pemecatan tersebut juga mengakibatkan hilangnya staf Dana Lembaga Keuangan Pembangunan Komunitas (Community Development Financial Institution Fund) Departemen Keuangan, yang mendukung layanan keuangan di daerah-daerah tertinggal. Anggota Kongres dari Partai Republik telah mendesak Gedung Putih untuk mempekerjakan kembali karyawan dana tersebut.
Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan memulai PHK terhadap 982 karyawan, tetapi seorang pejabat mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa karyawan-karyawan tersebut berada di "divisi operasional dan staf" yang tidak memiliki unit perundingan serikat pekerja, sehingga mereka tidak tercakup dalam perintah Illston.
Pemerintah mengidentifikasi 54 PHK di Departemen Keamanan Dalam Negeri, tetapi seorang pejabat memberikan penjelasan serupa mengapa PHK tersebut tidak diblokir dalam deklarasi hari Jumat.
Seorang juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri menolak berkomentar. Seorang juru bicara Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan menolak berkomentar. Seorang juru bicara Departemen Keuangan tidak segera menanggapi permintaan komentar, begitu pula juru bicara serikat pekerja yang menggugat.
Kasusnya adalah Federasi Pegawai Pemerintah Amerika, AFL-CIO v. Kantor Manajemen dan Anggaran, 25-cv-8302, Pengadilan Distrik AS, Distrik Utara California (San Francisco).
(bbn)
