Secara paralel, parlemen Thailand juga tengah menyiapkan proposal yang memberi masyarakat peran lebih besar dalam pembentukan panitia perancang konstitusi. Rancangan undang-undang final terkait perubahan tersebut harus disahkan paling lambat 20 Desember agar dapat dimasukkan dalam referendum tahun depan, kata Borwornsak.
Sementara itu, dokumen kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa kabinet Anutin juga mempertimbangkan referendum baru terkait perjanjian perbatasan dan maritim dengan Kamboja. Namun, Borwornsak belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai hal ini.
Anutin menggantikan Paetongtarn Shinawatra, yang dicopot dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus lalu karena pelanggaran etika terkait penanganan konflik perbatasan dengan Kamboja.
Dua perjanjian yang dimaksud, ditandatangani pada awal 2000-an, mengatur bahwa sengketa wilayah harus diselesaikan secara bilateral melalui negosiasi dan penetapan batas bersama. Namun, sejumlah pihak menilai perjanjian itu berpotensi melemahkan kedaulatan wilayah Thailand dan mendesak agar dicabut.
Konflik perbatasan kedua negara berakar dari peta dan perjanjian era kolonial yang menentukan garis batas bersama. Hubungan kedua negara sempat stabil setelah bentrokan pada 2011 yang menewaskan puluhan orang, namun kembali memanas tahun ini.
(bbn)
