PHK tidak diperlukan untuk menghemat dana selama shutdown karena pemerintah biasanya tidak menggaji pegawai pada shutdown AS sebelumnya.
Trump memerintahkan Departemen Pertahanan untuk membayar gaji tentara AS pada Rabu meski shutdown masih berlangsung, menghilangkan potensi tekanan untuk menyelesaikan kebuntuan di Kongres. Unggahan media sosial OMB mengisyaratkan Trump juga akan menggaji aparat penegak hukum federal, yang meredakan dampak shutdown.
Pegawai federal lainnya sebagian besar tidak menerima gaji selama shutdown berlanjut.
Tekanan ekonomi akibat shutdown semakin meningkat seiring situasi berlarut-larut. Lebih dari seperempat juta pegawai federal tidak menerima gaji yang dijadwalkan dalam beberapa hari terakhir, dan sekitar 2 juta pegawai lainnya diperkirakan tidak akan digaji pekan ini.
Anggota DPR dari Partai Republik, Jason Smith mengatakan pada Selasa bahwa shutdown "memberikan kekuasaan" kepada pemerintah dan presiden.
"Dia punya banyak wewenang tambahan untuk melakukan hal-hal yang diperlukan guna mengurangi tekanan, dan itulah yang sedang dilakukan Presiden Trump," ujar Smith, Ketua Komite Anggaran dan Sarana DPR, kepada Fox Business.
Legislatif Partai Republik dari Michigan, Lisa McClain mengungkap Trump juga akan terus mengalokasikan dana untuk program Perempuan, Bayi, dan Anak-anak (WIC) untuk menyediakan nutrisi bagi bayi dan balita berpendapatan rendah meski dana program tersebut akan habis. Menurut Departemen Pertanian, 41% bayi di AS mendapat dukungan nutrisi melalui program tersebut.
Pekan lalu, senator Republik dari North Dakota, John Hoeven mengatakan Trump bisa mengalihkan dana dari program makan siang sekolah federal untuk program WIC. Permintaan pengalihan dana akan disetujui oleh anggota Komite Anggaran DPR dan Senat.
Ketua DPR Mike Johnson menjelaskan Trump juga bisa mengalihkan dana penelitian dan pengembangan Departemen Pertahanan untuk menggaji tentara selama shutdown. Pentagon biasanya membutuhkan persetujuan dari pemimpin Republik dan Demokrat di Komite Pertahanan Kongres untuk memindahkan dana anggaran departemen dalam jumlah besar.
"Jika Partai Demokrat ingin menggugat gaji tentara, silakan saja," imbuh Johnson pada Selasa.
Demokrat dan Republik hampir tidak membuat kemajuan dalam menyelesaikan shutdown. Mereka masih berbeda pendapat mengenai perpanjangan subsidi kesehatan yang menjadi inti perdebatan. Demokrat ingin memperpanjang kredit pajak yang akan berakhir. Menurut lembaga riset kesehatan KFF, hal ini akan menurunkan premi asuransi kesehatan bagi lebih dari 22 juta orang.
Republik mengatakan mereka tidak akan bernegosiasi hingga Demokrat mendukung untuk membuka kembali pemerintahan. Para pemimpin Kongres dari Republik telah mengecam subsidi tersebut. Pada Senin, Johnson melabeli Obamacare dengan kata "jahat."
(bbn)
