“Dan boleh tanya semua partai-partai politik terhadap layanan kita di Kementerian Hukum Kita perlakukan sama, sepanjang semua dokumen yang dibutuhkan dilengkapi.”
Supratman mengatakan, menandatangani SK Kepengurusan PPP versi Mardiono sekitar pukul 10.00 WIB, pada 1 Oktober 2025. Pada saat itu, dia memastikan tak ada satu pun keberatan atau protes terhadap pengajuan kubu Mardiono tersebut.
“Namun, setelah pukul 15.00 WIB [Sore hari] baru ada pihak lain yang mendaftar [Kubu Agus Suparmanto]. SK-nya sudah keluar. Jadi itu problemnya,” ucap dia.
Untuk diketahui, muktamar ke-10 PPP memutuskan Muhammad Mardiono sebagai ketua umum definitif partai berlambang Kabah tersebut periode 2025-2030. Sebelumnya, Mardiono menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP usai terjadi polemik internal yang melengserkan Suharso Monoarfa dari kursi pimpinan tersebut sejak 5 September 2022.
Muktamar ini memang menampilkan perpecahan di internal PPP. Sejumlah politikus senior menolak keputusan Muktamar X. Mereka mengklaim Ketua Umum PPP 2025-2030 adalah Agus Suparmanto. Namun, sejumlah pengurus inti menilai Agus tak memenuhi persyaratan sehingga Mardiono mendapatkan dukungan penuh menjadi ketua umum.
Tuduhan keberpihakan pemerintah pada kubu Mardiono cukup kuat merujuk pada status Ketum PPP tersebut di tubuh Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, Mardiono adalah Utusan Khusus Presiden Prabowo bidang Ketahanan Pangan.
(azr/frg)
