Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum seperti lembaga antirasuah dan Kejaksaan Agung untuk membidik dan membersihkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari praktik lancung. 

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah menyampaikan dukungan penuh kepada Kepala Negara untuk melakukan perbaikan tata kelola di BUMN. Lagipula, kata Budi, KPK memang menemukan modus penyuapan, gratifikasi, pengkondisian dalam pengadaan barang dan jasa dalam beberapa perkara di BUMN yang ditangani oleh KPK. 

"Itu yang kemudian membuat inefisiensi bisnis dalam BUMN. Sehingga kalau kita bisa meminimalisasi celah-celah rawan korupsi melalui pendekatan pencegahan, maka kita bisa menciptakan iklim bisnis di BUMN ini menjadi lebih efisien. Sehingga BUMN sebagai kepanjangan tangan pemerintah bisa secara optimal melaksanakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tentu ujungnya adalah untuk pelayanan publik," ujar Budi kepada awak media, Selasa (30/9/2025). 
 
Dalam konteks pencegahan, kata Budi, KPK juga telah beberapa kali melakukan kolaborasi dengan BUMN, misalnya dalam rangka kajian sektor-sektor strategis ataupun dalam penerapan panduan cegah korupsi. 

"Jadi KPK punya semacam pedoman untuk menciptakan iklim usaha yang berintegritas yang bisa diunduh secara gratis oleh para pelaku usaha," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo meminta Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membidik direksi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).