“Saya janji ke mereka, satu bulan akan sudah ada peraturan baru, atau kebijakan baru, sehingga pembayarannya akan tepat waktu, tidak terlalu lama seperti sekarang,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik mencapai Rp218 triliun, lebih tinggi dari posisi pembayaran sepanjang 2024 sebesar Rp208 triliun.

Purbaya mengatakan lonjakan belanja subsidi dan kompensasi itu disebabkan karena meningkatnya realisasi subsidi BBM menjadi 10,63 juta kiloliter (kl) atau naik 3,5% dibandingkan dengan 2024 sebesar 10,28 juta kl.

"Realisasi subsidi dan kompensasi hingga Agustus 2025 mencapai Rp218 triliun, dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah, depresiasi nilai tukar dan pertumbuhan volume konsumsi barang bersubsidi," tuturnya. 

Selain itu, Purbaya mengatakan, realisasi gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) atau tabung LPG 3 Kg juga mengalami lonjakan sebesar 3,6% menjadi sebanyak 4,91 juta kg dari 2024 yang sebesar 4,74 kg.

Adapun, sebagian belanja subsidi dan kompensasi itu berasal dari kurang bayar tahun sebelumnya untuk BBM dan LPG sebesar Rp800 miliar.

Kemudian, realisasi listrik bersubsidi juga naik 3,8% menjadi 42,4 juta pelanggan dibandingkan 40,9 juta pelanggaran pada 2024. Adapun, nilai kurang bayar subsidi listrik tahun sebelumnya mencapai Rp2 triliun.

(naw/wdh)