Kongo, yang memasok sekitar tiga perempat kobalt dunia, berupaya memperbesar pengaruh terhadap harga dengan menyelaraskan pasokan dan permintaan global.
Seperti beberapa negara Afrika lainnya, Kongo juga mendorong perusahaan asing ikut mengembangkan industri lokal untuk menambah nilai pada sumber daya alamnya.
Watum berjanji melibatkan pelaku tambang, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lain dalam pembahasan kuota, setelah mengakui kritik keras terhadap kebijakan larangan ekspor sepihak pada Februari lalu.
“Saya bisa memahami kekecewaan mitra seperti China dan lainnya karena mereka menguasai porsi besar pasar,” katanya.
“Tapi penting juga mengirimkan sinyal yang tepat ke dunia bahwa sudah waktunya mendengar suara DRC.”
Perusahaan China mengendalikan sebagian besar produksi kobalt di Kongo, sementara pabrik di negaranya mendominasi pasar pengolahan.
Larangan ekspor diberlakukan setelah lonjakan produksi, khususnya dari tambang tembaga-kobalt milik CMOC, menekan harga logam tersebut dalam jangka panjang. Glencore Plc dan Eurasian Resources Group dari Kazakhstan juga merupakan produsen utama di Kongo.
“Kobalt DRC tidak akan dikendalikan China. Tidak akan dikendalikan pihak manapun selain kami, karena itu milik kami,” kata Watum dalam acara Cobalt Institute di sela-sela Sidang Umum PBB.
“Saya yakin akan ada titik temu, inisiatif bersama, dan cara membagi keuntungan yang lebih adil.”
Kongo pada Sabtu mengumumkan larangan ekspor akan berakhir 15 Oktober. Perusahaan tambang akan diizinkan mengekspor sedikitnya 18.000 ton logam hingga akhir tahun ini, serta maksimal 96.600 ton per tahun pada 2026 dan 2027 — kurang dari separuh produksi 2024.
Harga acuan kobalt sempat turun di bawah US$10 per pon awal tahun ini, level terendah dalam 21 tahun, menurut Fastmarkets. Namun harga sudah pulih lebih dari 60% sejak itu, sementara harga kobalt hidroksida, produk utama ekspor Kongo, juga melonjak.
Watum mengatakan kekhawatiran produsen mobil akan mempercepat transisi ke baterai tanpa kobalt jika harga melonjak dinilai terlalu dini.
“Saya tidak meremehkan kekuatan riset dan pengembangan, termasuk peran AI untuk mencari alternatif,” katanya. “Tapi saya rasa kobalt masih akan dibutuhkan bertahun-tahun.”
Awal tahun ini, pemerintah mengambil 10% saham di proyek kilang milik Buenassa Resources SA, yang ditargetkan rampung 2029. Proyek itu diproyeksikan menghasilkan kobalt sulfat kualitas baterai serta katoda tembaga.
Inisiatif pengolahan domestik itu “sangat kami dukung,” kata Watum. “Kami ingin melihat lebih banyak proyek serupa terwujud.”
(bbn)
