Menurut Hendry, saat ini Kementan tengah mengupayakan menurunkan harga pupuk subsidi agar tidak memberatkan masyarakat. Prediksi Kementan, harga pupuk subsidi bisa naik sampai dua kali lipat saat dijual pengecer jika dibandingkan dengan harga distributor.
“Mungkin itu, tapi mudah-mudahan kalau ini bisa disetujui nanti dan diaplikasikan ke depan, mudah-mudahan hal-hal yang seperti itu bisa berkurang,” jelasnya.
Sementara itu, Senior Vice President (SVP) Strategi Penjualan & Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia (Persero), Deni Dwiguna Sulaeman menyebut terdapat tantangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di masyarakat.
Kata dia, terdapat 46,2% atau sekitar 6,89 juta petani yang terdaftar di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang belum melakukan penebusan sampai dengan Agustus 2025 ini. Sementara itu, di tahun 2024 lalu terdapat sekitar 2,98 juta petani atau 20% yang tidak menebus pupuk bersubsidi.
"Berdasarkan temuan Ombudsman juga, ada 954.544 petani yang tidak melakukan penebusan berturut-turut selama tiga tahun," ungkapnya.
Untuk mengatasi ini, katanya, Pupuk Indonesia melakukan sinkronisasi dengan Kementerian Pertanian dan cleaning data RDKK. Kemudian melakukan program jemput petani dan tebus bersama agar serapan pupuk dapat sesuai alokasi.
(ell)
