"Kita harapkan nanti ketika kelihatan mulai jalan, swasta juga mulai masuk ke sana. Tapi saya akan menunggu perintah Presiden seperti apa sebetulnya," tutur dia.
Kelanjutan pembangunan IKN sendiri memang saat ini kembali muncul. Hal itu juga tertuang dalam revisi rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 yang kembali memasukkan IKN sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
RKP itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79/2025. Beleid itu mengestimasikan kebutuhan pos anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN mencapai sekitar Rp36 triliun.
Perinciannya, pembangunan infrastruktur dipatok senilai Rp18,12 triliun, yang difokuskan pada sejumlah sasaran yakni pengembangan kota berkelanjutan di dunia; menggerakkan roda ekonomi di masa depan; serta mewujudkan simbol identitas nasional.
Kemudian, sebesar Rp17,82 triliun untuk perencanaan dan pembangunan kawasan inti pemerintah pusat (KIPP) dan sekitarnya, dengan estimasi luas lahan mencapai 800-850 hektare (Ha).
Persentase pembangunan gedung dan perkantoran ditetapkan mencapai 20%, sementara hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan ditargetkan mencapai 50%. Selain itu, cakupan ketersediaan sarana dan prasarana dasar kawasan IKN diupayakan mencapai 50%.
Lalu, selanjutnya adalah estimasi dari realisasi investasi sektor swasta senilai sekitar Rp60 triliun.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” tulis lampiran Perpres tersebut.
(lav)
