Ia menambahkan, proses verifikasi sama sekali tidak melihat latar belakang personal pendaftar, melainkan murni berdasarkan dokumen kelengkapan dan kesiapan fasilitas. “Karena yang memverifikasi sekian banyak orang, maka tolok ukurnya jelas: kelengkapan, profesionalisme, dan kesiapan,” tegas Dadan.

Sembilan bulan berjalan, berbagai kontroversi makan bergizi gratis (MBG) bermunculan. Salah satunya disebut dapur MBG dikelola oleh anggota DPR dan DPRD yang mencuat di media sosial.

"DPR mestinya jadi pengawas program pemerintah. Tapi kok soal MBG mereka adem ayem tanpa koreksi?" tulis pengguna @Herwi** di akun X pada 13 September 2025. 

Sebagian pengguna mengatakan keterlibatan DPR dan DPRD dalam bisnis MBG ini sudah menjadi rahasia umum. "Betul, di kampungku juga sama dikelola sama anggota DPR," tulis @aurafit0** di media sosial Tiktok pada 14 September 2025.

(dec/spt)