Untuk itu, Ega menyatakan perseroannya akan memberikan penawaran formal untuk merinci aspek komersial dari BBM yang akan dijual ke operator SPBU swasta.
“Pertamina telah menyampaikan penawaran kepada badan usaha dan dilanjutkan dengan penawaran secara formal untuk detail kesepakatan aspek komersial,” kata Ega dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (22/9/2025).
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat (19/9/2025) mengumumkan perusahaan-perusahaan swasta seperti Shell, BP, dan Vivo sepakat membeli base fuel dari Pertamina demi menjaga pasokan.
Nantinya, Pertamina akan mengimpor BBM mentah atau base fuel untuk memasok kebutuhan swasta gegara pasokan milik Pertamina yang ada di Tanah Air sudah dicampur formula aditif.
Bahlil menegaskan skema harga akan menerapkan prinsip open book agar adil dan transparan, sementara aditif bahan bakar tetap dicampur oleh masing-masing operator sesuai standar merek mereka.
"Mereka setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina, syaratnya adalah harus berbasis base fuel, artinya belum bercampur-campur. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing, tangki di SPBU masing-masing," kata Bahlil, Jumat (19/9/2025) sore.
Menurut Bahlil, sumber BBM yang akan diimpor Pertamina tidak penting berasal dari mana. Hal yang terpenting, kata Bahlil, adalah bahwa BBM tersebut akan tersedia dalam waktu tujuh hari di SPBU swasta.
“Jangan tanya dari mana, yang penting 7 hari barang sudah kembali ke Indonesia,” ucap Bahlil.
Adapun, PT Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025. Volume tersebut diklaim cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta sebanyak 571.748 kl hingga Desember 2025.
Terpisah, Direktur Utama Pertamina, Simon Mantiri menyatakan perseroannya tidak mencari keuntungan ketika memasok BBM ke SPBU swasta. Terlebih, kata Simon, hal tersebut bagian dari tugas menjaga ketahanan energi.
“Kita sudah minta untuk tadi saya juga sudah sampaikan terbuka ke semua, untuk dilakukan mekanisme open book supaya bersama-sama gitu,” jelas Simon akhir pekan lalu.
“Jadi kita melihat cost-cost [berbagai biaya] apa yang muncul, kemudian diatur mekanisme secara business-to-business. Yang pasti jangan sampai membebankan dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi kan. Jadi kita harapkan harga ke konsumen tidak berubah.”
(azr/yan)
