Pembentukan lembaga ini terjadi usai adanya tuntutan dari masyarakat untuk pembenahan terhadap Kepolisian setelah aksi pengamanan dalam demonstrasi yang berujung kericuhan pada akhir Agustus 2025.
Dikonfirmasi secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan tim itu akan dibentuk dalam dua hingga tiga pekan ke depan. Nantinya, Dofiri juga akan ikut menangani reformasi Kepolisian.
"Presiden mengatakan kepada saya bahwa akan membentuk tim reformasi Kepolisian," ujar Yusril.
Sementara, Kepala Kepolisian Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan terbuka menerima masukan mengenai reformasi lembaganya dari berbagai pihak, termasuk dari Komisi Reformasi Kepolisian dan Dofiri. Kendati demikian, Listyo belum mengonfirmasi apakah akan terdapat pertemuan dengan Dofiri usai pelantikan pada hari ini,
Listyo juga mengatakan Polri bakal terbuka bila pada akhirnya terdapat rekomendasi pemberhentian tokoh-tokoh di Polri untuk reformasi.
"Saya kira Polri ini kan prajurit, tegak lurus," ujar Listyo.
Sebelumnya, usulan pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian disampaikan oleh tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa. Usulan itu disampaikan pada pertemuan dengan Prabowo pekan lalu, Kamis (11/9/2025). Mereka menyebut Prabowo setuju pembentukan komisi investigasi independen dan komisi reformasi kepolisian.
"Presiden menyetujui pembentukan itu [komisi investigasi independen]. Detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," ujar anggota Gerakan Nurani Bangsa dan eks Menteri Agama Lukman Hakim di Istana Kepresidenan, Kamis (11/9/2025).
(dov/frg)
