“Namun, kapasitas kantin harus di-upgrade, mulai dari dapur, rak penyimpanan, kulkas, hingga air bersih dan sertifikasi tenaga kerja. Tanpa akreditasi keamanan pangan dan audit rutin, kantin tidak otomatis lebih aman,” ujarnya.

Ia merekomendasikan pemerintah melakukan rollout bertahap dan stress test di wilayah terdampak sebelum memperluas skema. Selain itu, sistem “cluster kitchen” per kecamatan atau kelurahan dengan pemanasan ulang di sekolah pada suhu minimal 74°C perlu diterapkan untuk menjaga keamanan makanan.

Dicky menekankan bahwa tidak ada model penyediaan makanan yang 100% bebas risiko. “Yang bisa dilakukan adalah menekan probabilitas risiko melalui desain sistem yang ketat, verifikasi, dan audit berkala,” katanya. 

Menurutnya, baik dapur pusat maupun kantin hanya bisa disebut aman jika mengikuti standar HACCP, memiliki recall plan cepat 2–4 jam, serta menjalankan kontrol suhu, sanitasi, dan traceability yang disiplin.

“Jika dalam 30 hari terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan di satu lokasi, seharusnya dilakukan penghentian sementara, audit kilat, dan penguatan sistem dalam 60 hari berikutnya. Bahkan idealnya ada akreditasi bertingkat—emas, perak, perunggu—untuk penyedia makanan, agar hanya yang berstandar tinggi yang boleh melayani skala besar,” tutur Dicky.

Dengan rencana peralihan ke kantin sekolah, pemerintah kini dihadapkan pada kebutuhan investasi infrastruktur, pengawasan, dan sistem akreditasi untuk mencegah kasus keracunan terulang.

(dec/spt)