“Alih-alih meminta orang tua tidak menggugat, sebaiknya surat pernyataan diformulasikan untuk mendorong orang tua memberikan informasi kondisi kesehatan anak. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, bersama sekolah juga harus memperlihatkan komitmen serius menjamin keamanan pangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya adanya prosedur emergency response yang jelas, serta pembagian tanggung jawab lintas level — mulai dari badan gizi nasional dan daerah, sekolah, hingga orang tua.
Dicky mengingatkan bahwa kasus keracunan makanan yang masih kerap terjadi menunjukkan lemahnya respons pemerintah. Padahal, kata dia, program makan bergizi merupakan intervensi nasional yang strategis karena berpotensi meningkatkan status kesehatan, konsentrasi belajar, serta mencegah masalah gizi anak.
“Efektivitas program ini sangat bergantung pada jaminan keamanan pangan dengan prinsip zero tolerance terhadap KLB atau outbreak keracunan makanan. Sistem distribusi, monitoring, dan evaluasi juga harus berjalan ketat,” pungkas Dicky.
Sebelumnya diberitakan, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan pihaknya tetap bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan memastikan kualitas layanan terus ditingkatkan.
Ia juga menampik anggapan bahwa BGN berusaha lepas tangan dengan beredarnya surat pernyataan di Brebes.
"BGN melaksanakan intervensi pemenuhan gizi kepada yang berhak. Jika ada yang berhak untuk sementara tidak ingin menerima haknya, tentu harus dihormati. Kami berusaha sebaik mungkin untuk zero accident. Kita tingkatkan terus kualitas layanan agar makin baik dan tidak ada lagi kejadian," kata Dadan kepada Bloomberg Technoz, Rabu, (17/9).
Menjawab kemungkinan apakah surat semacam itu akan meluas ke sekolah di daerah lain, Dadan menegaskan pihaknya akan memastikan tidak terjadi kesalahpahaman.
"Kami sudah instruksikan agar setiap sekolah fokus pada pelayanan dan pendataan yang benar. Tidak ada istilah melepas tanggung jawab, semua risiko tetap berada dalam pengawasan BGN," ujarnya.
(dec/spt)
