Lebih lanjut, Bisman tetap meyakini penambahan saham tersebut perlu dilakukan pemerintah agar dividen yang disetorkan Freeport ke negara melalui MIND ID akan lebih besar.
Bukan Prioritas
Dia juga menegaskan akuisisi 12% saham Freeport tersebut akan menguntungan Indonesia jika benar dilakukan secara gratis. Jika tidak, maka menurutnya pemerintah perlu menyetop rencana tersebut sebab penambahan saham Freeport dinilai bukan prioritas.
Bisman juga berharap agar pemerintah memastikan kepemilikan saham 63,2% benar-benar menempatkan Indonesia sebagai pengendali utama dalam manajemen Freeport
“Hal yang perlu diwaspadai apabila harga saham tersebut mahal, jika sahamnya harganya cukup tinggi, maka perlu dipertimbangkan lagi, bahkan bisa jadi hal tersebut saat ini tidak mendesak dan tidak perlu menjadi prioritas,” tegas Bisman.
Untuk diketahui, CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengonfirmasi pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di Freeport sebesar 12%, lebih banyak dari rencana sebelumnya sebesar 10%.
Tidak hanya itu, Rosan mengklaim divestasi saham PTFI ke pemerintah melalui MIND ID dilakukan tanpa biaya.
“Free of charge [biaya akuisisi-nya]. Mantep kan, kalau dulu 10% sekarang 12%,” kata Rosan ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025).
Rosan memastikan penambahan saham sebesar 12% tersebut ditarget rampung dalam waktu dekat. Saat ini, pemerintah tinggal menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk memfinalisasi rencana itu.
“Dalam waktu dekat [rampung], sedang menunggu arahan dari Bapak Presiden,” tegas Rosan.
Saat ini, pemerintah melalui MIND ID baru menggenggam sekitar 51,2% saham di Freeport Indonesia. Dengan begitu, tambahan saham sekitar 12% tersebut akan menambah porsi kepemilikan menjadi lebih dari 63,2%.
“Saya target malah 12%,” ujar Rosan.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan pemerintah akan segera menambah kepemilikan saham di Freeport dengan besaran lebih dari 10%. Dia mengklaim rencana tersebut akan rampung dalam waktu dekat.
“Saya dipanggil untuk ditanyakan tentang kesepakatan dan tadinya awalnya kita sepakat penambahan saham 10% Freeport. Akan tetapi, tadi berkembang negosiasi yang insyallah katanya lebih dari itu,” kata Bahlil kepada awak media, di Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).
Bahlil mengaku telah melaporkan rencana penambahan saham tersebut ke Prabowo dan diarahkan untuk melakukan percepatan proses penambahan saham.
Setelah itu, lanjut Bahlil, ketika proses negosiasi penambahan saham telah rampung, maka izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI selepas 2041 akan diperpanjang.
(azr/wdh)
