Bloomberg Technoz, Jakarta – Rencana pemerintah menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12% melalui holding BUMN tambang, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), dinilai akan menguntungkan jika dilakukan secara gratis.

Akan tetapi, pemerintah perlu mewaspadai akumulasi masalah yang telah dipikul Freeport sebab rawan menjadi beban bagi negara.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar berpendapat, ketika pemerintah resmi menjadi pemegang saham pengendali dengan memiliki 63,2% saham Freeport, maka permasalahan yang sebelumnya hanya dipikul perseroan akan ikut menjadi tanggungjawab pemerintah.

Bisman menjelaskan pemerintah perlu mewaspadai meningkatnya beban keuangan dan peningkatan biaya investasi yang harus dikeluarkan Freeport pada masa mendatang. Terlebih, jika Freeport melanjutkan eksplorasi lanjutan dalam rangka mempertebal cadangan bijih tembaganya.

“Selain itu juga risiko masalah lingkungan, masalah ini akumulasi cukup lama dan sensitif,  apabila nanti bermasalah maka akan menanggung tanggung jawab besar,” kata Bisman ketika dihubungi, Kamis (18/9/2025).