Dia tidak mengelaborasi berapa persisnya kenaikan permintaan untuk suplai B40 tersebut. Akan tetapi, dia menyebut tambahan permintaan dari pelaku industri bervariasi antara 100.000—200.000 kl.
Eniya mengatakan saat ini Ditjen EBTKE masih mengevaluasi untuk menindaklanjuti tambahan permintaan biodiesel tersebut.
“Saya sudah bersurat ke Ditjen Migas untuk evaluasi berapa benar butuhnya. Karena kadang ada permintaan dari perusahaan ini, di sana kosong gitu, cukup tukeran gitu lah, volumenya kayak di-swap gitu. Akan tetapi, ini prediksi nambah [kebutuhannya].”
'Subsidi' biodiesel untuk program B40 pada tahun ini pada awalnya diproyeksikan sekitar Rp35,5 triliun, naik dari realisasi sepanjang 2023 senilai Rp26,23 triliun untuk menyokong program B35.
Alokasi ‘subsidi’ biodiesel B40 pada 2025 hanya dibatasi untuk segmen public service obligation (PSO) sebanyak 7,55 juta kl dari total target produksi B40 tahun ini sebanyak 15,6 juta kl.
Namun, dalam perkembangannya, Kementerian ESDM mengajukan tambahan alokasi subsidi B40 mencapai Rp16 triliun pada tahun ini.
Eniya, dalam kesempatan terpisah medio Agustus, mengatakan tambahan alokasi itu sebenarnya telah sesuai dengan perencanaan awal kementerian ihwal kebutuhan pembiayaan B40 sebesar Rp51 triliun sepanjang 2025.
Hanya saja, kata Eniya, rencana anggaran awal itu lalu dipatok Rp35,5 triliun untuk pembiayaan sebagian program biodiesel pada 2024.
“Nah, itu diambil lagi karena untuk bayar yang tahun lalu, sehingga perlu nambah. Tambahannya alokasinya saja. Itu bukan tambah dana, bukan alokasi dana,” kata Eniya kepada awak media, di Kementerian ESDM, Senin (11/8/2025).
Kendati demikian, Eniya menegaskan, besaran realisasi pembiayaan biodiesel B40 yang digelontorkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bakal ditentukan oleh disparitas harga antara produk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan solar.
“Jadi sebetulnya acuan awal kita itu Rp51 triliun untuk sampai semua di-cover,” kata Eniya.
(wdh)
