“Kami menilai penurunan suku bunga acuan saja tidak cukup untuk untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan. Sebab, transmisi yang efektif membutuhkan likuiditas yang memadai untuk menekan biaya dana (cost of fund), serta perbaikan sentimen untuk meredam kekhawatiran kualitas aset,” lanjut riset BRIDS.
Penempatan dana pemerintah di perbankan, tambah riset BRIDS, jelas akan menurunkan cost of fund karena perbaikan likuiditas. Suku bunga di pasar uang bisa bergerak turun dan berpotensi untuk menaikkan ekspansi penyaluran kredit secara lebih substansial.
Namun, BRIDS menggarisbawahi bahwa proses ini tidak bisa instan tetapi gradual. Oleh karena itu, penempatan dana pemerintah di perbankan tidak bisa dipandang sebagai solusi cepat untuk mendongkrak penyaluran kredit.
“Perbankan perlu memprioritaskan kajian terhadap kualitas aset dan standar kredit sebelum secara agresif meningkatkan portofolio kredit mereka,” demikian riset BRIDS.
Kebijakan lain yang disoroti oleh BRIDS adalah rencana paket stimulus baru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut stimulus ekonomi ini disebut paket 8+4.
“Untuk meningkatkan permintaan, pemerintah akan memperkenalkan paket stimulus 8+4 yang terdiri dari delapan program utama dan empat langkah tambahan. Gambarannya adalah perluasan subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke sektor hotel dan restoran, peningkatan program magang dengan peningkatan insentif, subsidi jaminan sosial bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online (ojol), akses pembelian dan renovasi rumah, bantuan tunai untuk transportasi dan perumahan, serta perpanjangan tiga bulan untuk bantuan pangan,” papar riset BRIDS.
Penempatan dana di perbankan dan paket stimulus, menurut riset BRIDS, berpotensi meningkatkan indikator di sisi rumah tangga. Survei terakhir menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus tercatat 117,2, terendah sejak September 2022 atau hampir tiga tahun terakhir.
Survei BI juga menyebut bahwa alokasi pendapatan untuk konsumsi (propensity to consume) berada di 74,8%. Turun dibandingkan Juli yang sebesar 75,4%.
“Risiko perlambatan yang makin nyata cukup mengkhawatirkan. Tren ini berarti daya beli masyarakat tergerus dan meningkatkan risiko dalam penyaluran kredit. Ini membutuhkan intervensi,” tegas riset BRIDS.
Dampak ke Pasar Keuangan
Tidak hanya bakal dirasakan masyarakat di akar rumput, berbagai langkah intervensi pemerintah tersebut juga akan berdampak positif di pasar keuangan. Sepertinya investor, terutama di dalam negeri, semringah dan meningkatkan aksi beli.
“Investor asing masih membukukan net outflow sebesar Rp 13 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) pekan lalu. Namun perbankan menyerap Rp 12-13 triliun. Sedangkan reksa dana dan asuransi/dana pensiun menambah inflow lebih dari Rp 13 triliun. Permintaan domestik ini mempertegas pentingnya peran dan partisipasi investor lokal,” terang riset BRIDS.
Di pasar saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memang masih melemah 0,2% sepanjang pekan lalu. Investor asing pun mencatat outflow Rp 6 triliun.
“Meski demikian, sentimen pasar membaik jelang akhir pekan dan berhasil rebound dari koreksi dalam. Ini menandakan sentimen sudah pulih. Daya tahan ini membuktikan tumbuhnya optimisme terhadap arah pertumbuhan ekonomi Indonesia karena dukungan berbagai inisiatif fiskal baru dari pemerintah,” tutup riset BRIDS.
(red)
