Bloomberg Technoz, Jakarta - Pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 2025 menjadi topik penting dalam agenda nasional. 

Program ini disusun untuk menata kembali tenaga non-ASN agar memiliki kejelasan status kerja. 

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan kesempatan kepada tenaga honorer maupun non-ASN yang sebelumnya belum berhasil lolos dalam seleksi CPNS maupun PPPK tahun sebelumnya.

PPPK paruh waktu hadir sebagai solusi bagi tenaga kerja yang masih dibutuhkan instansi, namun belum memiliki status kepegawaian yang jelas. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) berperan penting dalam mengatur mekanisme, jadwal, hingga teknis pengecekan usulan PPPK ini.