"Banyak kemudahan yang didapatkan, pajaknya 0%, kemudian mungkin di tempat parkir juga bisa tidak bayar, tidak kena ganjil-genap atau kalau ada pembatasan penggunaan sepeda motor, motor listrik tidak terkena dampaknya," jelasnya.
Ia juga menyoroti desakan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang meminta insentif motor listrik tersebut dialihkan ke angkutan umum.
Menurut Budi, pemberian insentif lebih bermakna peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke energi terbarukan. Tujuannya, agar subsidi BBM di Indonesia bisa ditekan dan mengurangi emisi karbon.
"Salah satu yang didorong adalah program kendaraan yang new energy [energi terbarukan], kendaraan listrik. Tujuannya sebetulnya bukan untuk penambahan [jumlah sepeda motor], sebetulnya secara filosofisnya adalah mengganti motor-motor [bahan bakar BBM] yang lama dengan motor listrik," ungkapnya.
Sebagai catatan, pada 2024 kuota subsidi pembelian sebanyak 50.000 unit motor listrik yang telah habis dimanfaatkan sebelum akhir tahun.
Berdasarkan data Sisapira, sisa alokasi anggaran habis terpakai, sepanjang Januari hingga September 2024, subsidi motor listrik yang tersalurkan untuk 30.607 unit kendaraan yang diberikan oleh pemerintah melalui produsen atau dealer.
Jumlah sepeda motor yang sudah diterima oleh masyarakat ada sebanyak 60.857 unit pada 2024. Dengan demikian, secara keseluruhan total unit motor listrik yang telah tersalurkan kepada masyarakat sejak 2023 adalah 72.389 unit.
(ell)
