"Terus bis sekolah karena memang sekarang tren yang berkembang, bagaimana kita bisa mengurangi lalu lintas di daerah-daerah itu. Sehingga dibutuhkan transportasi yang bisa gratis, mungkin transportasi murah, dan lain sebagainya, untuk rakyat Indonesia," tambahnya.
Sebelumnya, Kemenhub meminta tambahan anggaran sebesar Rp13,25 triliun untuk tahun anggaran 2026. Sehingga, total pagu anggaran untuk tahun depan mencapai sebanyak Rp37,66 triliun.
Berdasarkan pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan anggaran untuk Kemenhub senilai Rp24,45 triliun.
"Kemenhub mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp13,25 triliun, sehingga total pagu menjadi Rp37,66 triliun," ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Total tersebut juga terbilang masih lebih rendah dari kebutuhan pagu yang direncanakan sebesar Rp48,88 triliun. Jika dibandingkan dengan total alokasi anggaran tahun ini, angka tersebut juga turun hingga 7,05 triliun atau sebesar 22%.
Secara terperinci, penambahan anggaran tersebut akan ditujukan untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) senilai sekitar Rp4,02 triliun, diikuti Ditjen Perhubungan Darat sekitar Rp1,59 triliun; hingga Ditjen Hubungan Udara Rp2,65 triliun.
Sepanjang tahun ini total pagu efektif anggaran Kemenhub tercatat sebesar Rp26,29 triliun meningkat dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp17,72 triliun imbas efisiensi.
Hingga 2 Juli, total anggaran tersebut baru terealisasi sebesar Rp8,50 triliun atau hanya 32% dari total pagu efektif, dengan porsi terbesar diserap oleh Ditjen Perhubungan laut yang mencapai Rp3,48 triliun atau sekitar 38,25%.
(ell)
