Bloomberg Technoz, Jakarta – Operasi pemberantasan tambang ilegal yang akan segera digalakkan Indonesia diproyeksi hanya memberikan dampak minimal terhadap pendapatan pemerintah dan tidak akan menghasilkan peningkatan signifikan dalam upaya perlindungan lingkungan.

Pada 1 September 2025, pemerintah dijadwalkan meluncurkan operasi penindakan terhadap tambang ilegal yang jumlah teridentifikasinya mencapai 1.063 titik.

Dalam kaitan itu, BMI—lengan riset Fitch Solutions di bawah Fitch Group — mengatakan upaya itu ditujukan untuk mengalihkan lokasi tambang ilegal yang disita ke kepemilikan negara, serta memulihkan pendapatan negara, alih-alih untuk perlindungan lingkungan.

“Operasi ini tampaknya merupakan bagian dari pendekatan agresif Presiden Prabowo Subianto terhadap korupsi. Namun, kami tidak berharap operasi ini akan secara signifikan mengurangi korupsi atau aktivitas ilegal lainnya yang terkait dengan pertambangan,” papar tim BMI dalam catatan mingguannya, Rabu (3/9/2025). 

BMI memberi contoh bahwa upaya serupa pernah dilakukan pada Maret 2025 saat pemerintah meluncurkan langkah untuk memerangi sawit ilegal, dengan menyita dan menasionalisasi lahan-lahan perkebunan kelapa sawit ilegal.