Lokataru Foundation adalah organisasi nirlaba yang belakangan kerap mempublikasikan daftar massa aksi yang diduga ditangkap dalam aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir, yang salah satu tuntutannya adalah menolak kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sementara, Delpedro baru-baru ini juga kerap menyuarakan pendapat mengenai berbagai polemik anggota DPR. Salah satu pendapatnya adalah menilai status nonaktif pada lima anggota DPR merupakan langkah tidak tegas dari partai politik.
"Pertanyaan lebih besarnya, makna nonaktif ini mengandung tafsir yang begitu luas dan juga sangat tidak menyentuh akar persoalan. Kenapa tidak langsung dipecat sebagai anggota partai politik dan DPR? kenapa hanya dinonaktifkan. Ini jelas tidak menunjukkan sikap yang tegas terhadap publik," ujar Delpedro dalam unggahan di akun Instagram resmi @lokataru_foundation.
Belakangan, beberapa partai politik memang mengambil langkah untuk menonaktifkan anggotanya. Hal ini dilakukan menyusul komentar dan aksi yang dinilai tidak sensitif di tengah aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai lapisan masyarakat.
Misalnya, Sahroni menyebut peserta demonstrasi yang ingin membubarkan DPR dengan istilah "tolol". Masih dari partai yang sama, Nafa Urbach mendukung tunjangan Rp50 juta per bulan sebagai kompensasi karena tidak lagi mendapatkan rumah dinas.
Sementara, Partai PAN menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya yang belakangan viral karena berjoget di sidang tahunan yang dianggap tidak sensitif di tengah kondisi masyarakat. Terakhir, Partai Golkar menonaktifkan Adies Kadier karena ucapannya yang keliru mengenai tunjangan perumahan.
(dov/frg)
