Di hadapan publik, Prabowo tidak hanya menyampaikan imbauan, tetapi juga langkah nyata yang diambil pemerintah dan DPR RI dalam merespons aspirasi masyarakat. Salah satunya, DPR sepakat mencabut sejumlah kebijakan yang menimbulkan kritik publik.
Prabowo menjelaskan, “DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat beberapa waktu terakhir.” Keputusan ini dipandang sebagai bentuk koreksi dan langkah penghematan anggaran negara yang selama ini disuarakan oleh rakyat.
Selain itu, Prabowo menyampaikan bahwa para pimpinan DPR bersama pimpinan partai politik juga telah mengambil langkah tegas terhadap anggota legislatif yang menimbulkan kegaduhan publik. “Pimpinan partai mencabut status keanggotaan mereka sebagai anggota DPR RI terhitung mulai 1 September 2025,” ungkapnya.
Langkah tegas ini dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Pemerintah dan partai politik ingin menunjukkan bahwa mereka mendengar suara rakyat dan tidak segan mengambil tindakan terhadap pelanggaran etik maupun moral.
Aspirasi Damai, Pemerintah Pastikan Didengar
Presiden berulang kali menekankan bahwa aspirasi masyarakat akan selalu dihargai dan ditindaklanjuti. Namun, ia meminta agar penyampaiannya dilakukan secara santun. “Hak untuk berkumpul secara damai harus dilindungi. Silakan sampaikan aspirasi dengan baik dan damai, kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dengan pernyataan ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa suara rakyat tetap menjadi perhatian utama. Namun, demokrasi tidak boleh dicederai oleh aksi anarkis yang justru merugikan masyarakat luas.
Di bagian akhir pidatonya, Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan nasional. Ia menekankan bahwa bangsa ini hanya bisa maju jika tetap berpegang pada semangat gotong royong.
“Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita diadu domba. Mari kita suarakan aspirasi dengan damai, tanpa merusak, tanpa kerusuhan, dan tanpa penjarahan. Semangat dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita bergotong royong menjaga Tanah Air,” pungkasnya.
Pesan tersebut menjadi penutup yang kuat, menekankan bahwa kebebasan dan persatuan bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru, keduanya harus berjalan beriringan untuk membangun Indonesia yang lebih baik.
Dengan penegasan ini, Prabowo ingin memastikan bahwa negara tetap berdiri di garis tengah: melindungi kebebasan warga sekaligus menjaga ketertiban umum. Demokrasi, menurutnya, bukan sekadar hak untuk berbicara, tetapi juga kewajiban bersama untuk menjaga damai, menghormati hukum, dan mengutamakan persatuan bangsa.
(red)
