“Ya, sudah diterima saja, dijelaskan atau langsung direspons. Kalau perlu tunjangan yang tidak pantas diterima anggota DPR dihapus, karena uang itu, kan, berasal dari rakyat yang membayar,” tegasnya.
Seperti yang diketahui, gelombang aksi massa berawal dari kebijakan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR yang dinilai publik tidak selaras dengan kondisi ekonomi terkini. Di saat daya beli masyarakat terus tertekan dan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) merebak, justru pendapatan anggota dewan melonjak hingga melampaui Rp100 juta per bulan.
Situasi kian memanas setelah insiden pada Kamis (28/8/2025) malam, ketika seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan meninggal dunia akibat terlindas kendaraan taktis polisi. Sejak Jumat pagi, ratusan pengemudi ojol pun menggelar aksi protes di depan Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat, menuntut pertanggungjawaban aparat.
Protes juga dilakukan di depan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Sejumlah fasilitas umum seperti Halte dan Stasiun MRT rusak. Hingga Sabtu dini hari masih terdapat sejumlah massa yang bertahan di depan Polda.
(dhf)
