"Nanti September piloting project di Banyuwangi, dan Presiden akan datang sendiri. Sudah kita siapkan beberapa bulan, dan kita akan sosialisasikan," tutur dia.

Dalam pelaksanaannya, sistem tersebut  dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi. 

Proses akhir atau back-end nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat seluruh daerah.

Pemerintah, kata Luhut, juga memastikan akan melakukan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data ditegaskan sebagai fondasi agar data bangsa tetap berada di dalam negeri dan dikelola secara aman. 

"Digitalisasi bansos ini bukan hanya soal transparansi, tapi juga akan memungkinkan pemerintah melakukan penghematan anggaran yang signifikan karena penyaluran bantuan menjadi jauh lebih tepat sasaran,” ujarnya.

(lav)