Bloomberg Technoz, Jakarta – Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan gas murah dalam program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), sebab dinilai membebani keuangan negara dan menghambat ekspansi industri hulu gas bumi.

Komaidi mengklaim, berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kementerian Keuangan, kebijakan tersebut justru membebani negara hingga Rp70 triliun sejak awal kemunculannya.

Dia juga meminta pemerintah mengevaluasi manfaat dari kebijakan tersebut terhadap daya saing industri nasional.

“Belum ada evaluasi menyeluruh mengenai manfaatnya, apakah betul-betul manfaat yang diperoleh sepadan dengan risiko ekonomi yang tanda petik dikorbankan. Saya kira semua pihak perlu melihat lebih utuh, apakah ini perlu dilanjutkan apa tidak,” kata Komaidi ketika dihubungi, Kamis (21/8/2025).

Adapun, dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 76/2025 HGBT diberikan kepada tujuh sektor industri a.l. pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.