Bloomberg Technoz, Jakarta – Ekonom memandang pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur gas yang terintegrasi di Indonesia melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), guna mengatasi polemik penyaluran gas murah melalui program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpendapat Indonesia sebenarnya memiliki sumber gas yang cukup melimpah dan sebagian besar tersebar di Indonesia bagian timur, sementara industri pengguna gas justru banyak berada di Pulau Jawa.

Untuk itu, dia menilai minimnya infrastruktur atau jaringan pipa gas membuat pasokan dari hulu terhambat untuk dialirkan ke pusat industri di Pulau Jawa.

“Nah, infrastrukturnya tidak memadai. Satu-satunya yang mempunyai infrastruktur yang cukup memadai atau cukup panjang itu ya PGN [Perusahaan Gas Negara], di Jawa itu semua pipanya PGN. Hampir tidak ada investor selain PGN [yang] bersedia membangun pipa [gas],” kata Fahmy ketika dihubungi, Rabu (20/8/2025).

Menurut dia, jika hingga saat ini tidak terdapat perusahaan yang berminat membangun jaringan transmisi gas di Pulau Jawa, pemerintah perlu mengalokasikan APBN untuk membangun infrastruktur gas.