"Pemerintah hendaknya hati-hati dan menimbang ulang jika menempuh kebijakan perluasan perpajakan, atau menaikkan tarif perpajakan untuk menguber target pendapatan," tutur dia.

Dia justru menyarankan pemerintah untuk tetap fokus mengejar wajib pajak nakal yang menghindari pajak, termasuk memanfaatkan peluang dari perpajakan global pascakesepakatan di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Kesempatan tersebut membuka peluang bagi beroperasinya berbagai layanan perusahaan multinasional di lintas negara.

Said juga meminta pemerintah untuk mengoptimalisasi pengenaan pajak karbon, yang dinilainya sekaligus mendorong transformasi perekonomian nasional lebih ramah lingkungan. 

"Kemudian, meningkatkan investasi pada sektor sumber daya alam agar penerimaan negara dari bagi hasil sektor SDA semakin membesar."

(ibn/ros)