"Itu disepakati desa, dan peserta musayawarah desa khusus. Kalau Kopdes beda dengan yang lain lah."
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan penurunan belanja TKD dalam RAPBN 2026 disebabkan lantaran pemerintah telah mengalokasikan anggaran lebih besar kepada Kementerian/Lembaga yang mencapai Rp1.498,3 triliun, yang justru mengalami kenaikan hingga 17,5% dibandingkan tahun ini. Belanja itu juga mayoritas ditujukan untuk mendukung program di daerah.
"Karena tadi jumlah dari belanja K/L yang langsung kepada masyarakat. Jadi kalau kalau TKD mengalami penurunan, ada kenaikan belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh lebih besar," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Bendahara Negara mengatakan bahwa hal itu ditujukan guna mendorong program pemerintah pusat agar dapat dirasakan dan dipahami langsung oleh masyarakat daerah setempat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, dia menggarisbawahi jika rencana tersebut harus diiringi dengan sosialisasi yang masih oleh masing-masing Kementerian dalam melaksanakan program, seperti pelayanan kesehatan, perumahan, hingga Kopdes Kelurahan Merah Putih.
"Itu makanya diharapkan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, para Menteri harus hadir untuk menyampaikan kepada masing-masing daerah," tutur dia.
(prc/wep)
