Prabowo menegaskan perusahaan apapun yang berani memanipulasi dan melanggar aturan tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan wewenang konstitusional yang ada di Tanah Air.
“Kami akan selamatkan rakyat kami akan membela kepentingan rakyat, kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan jadi korban Serakahnomics,” jelas Prabowo.
“Mereka-mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat indonesia dan membawa keuntungan, kekayaan itu [harus] keluar dari RI, harus kita hentikan.”
Dalam satu bulan terakhir, isu beras oplosan yang menyeruak usai Kementerian Pertanian menemukan 212 merek beras medium dan premium tidak sesuai standar mutu dan takaran. Walhasil, harga bahan pangan pokok naik di semua wilayah. Beras saat ini dijual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
Satgas Pangan Polri Brigjen menyatakan kerugian yang disebabkan praktik beras yang tidak sesuai mutu standar pada klaim kemasan atau oplosan ini mencapai Rp99,35 triliun per tahun.
Dengan perincian beras premium sebesar Rp34,21 triliun dan beras medium sebesar Rp65,14 triliun.
Demi meredam harga beras di pasar, Perum Bulog mulai mendistribusikan beras SPHP di Tanah Air. Akan tetapi, penyaluran beras SPHP hingga kini masih lambat yakni sekitar 16 ribu ton atau 1,27% dari total target 1,3 juta ton hingga Desember 2025, menurut data Bulog per Senin (11/8/2025).
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengakui salah satu hambatan lambatnya penyaluran atau distribusi beras SPHP yakni terkendala penggunaan aplikasi Klik SPHP.
Rizal mengungkapkan sejumlah pedagang atau pengecer kesulitan menggunakan aplikasi tersebut karena tidak terbiasa memakai smartphone.
(lav)
