Langkah itu juga dinilai akan menguntungkan para pengusaha, sebab margin keuntungan tetap terjaga meskipun menurunkan harga jual.
“Misalnya contoh, opsi pengurangan PPN [pajak pertambahan nilai], itu juga mungkin bisa jadi opsi ataupun peluang untuk mengurangi harga non-PSO tadi,” tegas dia.
Pengetatan Penyaluran
Ibra juga menyarankan pemerintah mendigitalisasi penyaluran biodiesel B40 segmen PSO, agar penggunaan biodiesel ‘bersubsidi’ tersebut dapat terpantau oleh pemerintah.
Hal tersebut dipandang dapat menghindari pemanfaatan biodiesel B40 yang tak sesuai peruntukan.
“Nah, dengan demikian kita bisa memastikan bahwa ‘subsidi’ tersebut benar-benar dinikmati oleh sektor maupun pelaku usaha yang memang sesuai dengan kriteria penerima. Artinya tepat sasaran,” ungkap dia.
Upaya tersebut, menurutnya, perlu dilakukan bersamaan dengan audit stok biodiesel B40 PSO secara berkala. Audit tersebut dinilai dapat lebih mudah dilakukan jika pemerintah menyiapkan infrastruktur pendukung, berupa flow meter di titik distribusi utama.
“Flow meter digital di titik distribusi utama dengan melakukan audit stok dulu antara sisi suplainya sampai ke tingkat konsumen secara berkala real time,” pungkas dia.
Untuk diketahui, ‘subsidi’ atau dukungan pendanaan biodiesel untuk program B40 dari BPDPKS pada tahun ini diproyeksikan sekitar Rp35,5 triliun, naik dari realisasi sepanjang 2023 senilai Rp26,23 triliun untuk menyokong program B35.
Alokasi ‘subsidi’ biodiesel pada 2025 hanya dibatasi untuk segmen PSO sebanyak 7,55 juta kiloliter (kl) dari total target produksi B40 tahun ini sebanyak 15,6 juta kl.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyetujui penambahan alokasi dana BPDPKS untuk pembiayaan produksi B40 sebesar Rp16,8 triliun.
“Rp16,8 triliun untuk digunakan sampai dengan Desember, dan memastikan keberlanjutan B40,” kata Eniya melalui pesan singkat kepada Bloomberg Technoz.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah menyiapkan regulasi untuk membuat harga biodiesel B40 segmen non-PSO menjadi terjangkau.
“Nah kita lagi mencari formulasi agar perusahaan-perusahaan industri bisa memakai B40 dengan harga yang terjangkau,” kata Bahlil usai capaian kinerja semester I-2025 di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Bahlil menambahkan kalangan industri nantinya bakal tetap menggunakan alokasi B40 non-PSO yang tidak mendapat subsidi pemerintah. Kendati demikian, harga yang diterima industri bakal lebih rendah dari saat ini.
(azr/wdh)
