“Sehingga harga EV semakin murah dan bersaing dengan harga Mobil BBM termasuk keberlanjutannya akan lebih terjamin,” tuturnya.
“Namun demikian perlu dilakukan analisis yang lebih lanjut dan mendalam serta cerdas untuk memastikan bahwa insentif ini efektif,” kata dia.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bachtiar menilai kebijakan insentif baterai NMC itu bakal ikut mengerek investasi pada sisi hulu tambang hingga pabrikan turunan nikel.
“Ini bisa menjadi penyegar industri baterai dan nilai komoditas nikel yang akhir-akhir ini kurang bagus, termasuk juga bisa menjadi offtaker nikel dalam negeri,” kata Bisman ketika dihubungi, Kamis (7/8/2025).
Intervensi Pemerintah
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mendorong pabrikan mobil listrik untuk mengadopsi teknologi baterai berbasis nikel.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan dorongan itu bakal mengambil bentuk regulasi spesifik ihwal penggunaan baterai NMC serta insentif tambahan untuk menarik minat investasi pada baterai berbasis nikel tersebut.
“Sambil pelan-pelan kita juga mendorong regulasi untuk yang pabrik-pabrik EV Indonesia sekarang yang produsen mobilnya supaya beralih dari lithium ke nickel based,” kata Kartika kepada awak media, di sela International Battery Summit 2025, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Kartika beralasan sebagian besar pabrikan EV saat ini masih menggunakan baterai berbasis LFP. Dia berharap intervensi pemerintah dari sisi regulasi dan insentif itu belakangan dapat menarik investasi lebih banyak pada penggunaan baterai NMC di Indonesia.
“Kita ingin dukungan dari kementerian-kementerian lain agar ada insentif buat beralih ke nickel based baterai juga di Indonesia,” tuturnya.
Adapun, saat ini setidaknya terdapat sejumlah produsen mobil listrik di Indonesia yang menggunakan LFP sebagai bahan baku baterai untuk produknya. Antara lain Build Your Dreams (BYD), Wuling, hingga Chery.
(azr/naw)
