Dia juga meminta pemerintah memperhatikan infrastruktur pendukung EV seperti stasiun pengisian daya, agar mempercepat pengembangan ekosistem EV di Tanah Air.
“Jika Indonesia hanya membatasi pada baterai NMC, kita berisiko tertinggal dari negara-negara lain. Dunia bergerak ke arah fleksibilitas, diversifikasi, dan efisiensi biaya,” ungkap Djoko.
Dihubungi terpisah, pengamat energi dari Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa menyatakan rencana pemberian insentif tersebut dapat menjadi penyegar untuk industri smelter HPAL yang mulai mengalami tekanan.
Akan tetapi, dia belum dapat memastikan apakah permintaan mixed hydroxide precipitate (MHP)--salah satu bahan baku baterai, akan turut terkerek naik jika pemerintah memberikan insentif bagi industri baterai NMC.
“Oleh karena permintaan MHP masih lemah, maka masih perlu dilakukan analisis yang lebih lanjut dan mendalam untuk memastikan bahwa rencana ini dapat meningkatkan permintaan MHP,” kata Iwa ketika dikonfirmasi, dikutip Jumat (8/8/2025).
Dia menyebut, jika pemerintah terlalu mendorong dominasi baterai NMC dan pada saat yang sama membatasi investasi serta adopsi LFP maka fleksibilitas industri EV Indonesia akan berkurang dalam menghadapi perubahan teknologi dan pasar.
Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah mengkaji secara cermat rencana tersebut agar potensi menghambat perkembangan industri EV Tanah Air terhindari.
“Untuk memastikan tetap perlu dilakukan analisis yang lebih lanjut, mendalam dan cerdas untuk memastikan bahwa insentif ini efektif dalam meningkatkan adopsi baterai berbasis nikel dan tidak menghambat diversifikasi teknologi dan daya saing EV Indonesia,” kata Iwa.
Akan tetapi, secara keseluruhan Iwa mendorong pemberian insentif perpajakan bagi industri kendaraan listrik yang mengadopsi baterai berbasis nikel sebab dipandang bisa memacu industri EV yang belum tumbuh begitu pesat.
Kebijakan itu diharapkan dapat mengerek harga jual EV Tanah Air hingga akhirnya dapat bersaing dengan mobil internal combustion engine atau mobil yang menggunakan bahan bakar sebagai penggerak.
Untuk diketahui, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuka peluang mengetatkan perizinan pembangunan pabrik baterai berbasis LFP, demi mendorong penggunaan baterai berbasis nikel atau NMC.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan menyebut, meskipun peluang pengetatan penerbitan izin pabrik LFP terbuka lebar, pemerintah tetap tidak bisa serta-merta melakukan hal tersebut.
Dia menegaskan pabrikan baterai LFP tetap memberikan dampak positif bagi peralihan kendaraan berbasis bahan bakar fosil ke kendaraan berbasis baterai atau EV.
“Logikanya begitu ya [perizinan pabrik baterai LFP diketatkan], karena kita ingin lebih menghilirkan yang nikelnya,” kata Nurul ditemui awak media, di sela International Battery Summit 2025, Rabu (6/8/2025).
“Kita akan lebih mendorong kepada NMC, tetapi kita enggak bisa melarang sama sekali LFP. Itu juga enggak bisa,” tuturnya.
Lebih lanjut, meskipun pengetatan penerbitan izin pabrik LFP menimbulkan dilema, BKPM akan tetap mengkaji potensi kerugian yang ditimbulkan dari baterai LFP ketika masa pakainya berakhir.
“Namun, kita harus mengkaji lagi nih, setelah 7—10 tahun ke depan, waste-nya ini akan memunculkan kerugian seberapa besar juga. Nah ini kan yang harus kita kalkulasi,” tegas dia.
Terpisah, Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Riznaldi Akbar menjelaskan rencana insentif perpajakan tersebut bisa diberikan untuk pabrikan EV maupun pabrikan baterai sebab keduanya melingkupi ekosistem baterai terintegrasi di dalam negeri.
“Itu pasti kan insentif pajak ya. Nah, biasanya itu [bisa berupa] pembebasan bea masuk atau PPnBM DTP [pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah],” kata Riznaldi kepada awak media, di sela International Battery Summit 2025, Rabu (6/8/2025).
Dia menegaskan pengembangan ekosistem mobil listrik menjadi salah satu dari proyek prioritas yang dikaji oleh DJSEF.
(azr/naw)
