Fifi lantas mengatakan pemerintah mengapresiasi langkah platform digital yang sudah proaktif menerapkan fitur keamanan anak, seperti yang dilakukan oleh Netflix.
“Fitur seperti parental control dan klasifikasi usia memberi orang tua kendali lebih besar, sekaligus menghadirkan ketenangan bahwa anak-anak menjelajahi ruang digital yang aman,” tutur Fifi.
Komdigi memaparkan bahwa PP TUNAS lahir di tengah lonjakan ancaman digital terhadap anak-anak Indonesia. Menurut data dari National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), Indonesia merupakan negara keempat di dunia dalam kasus pornografi anak.
Sementara, Dana UNICEF menyebut 89% anak Indonesia mengakses internet rata-rata 5,4 jam per hari, dan hampir separuhnya terpapar konten seksual.
“Dari akhir 2024 hingga pertengahan 2025, Komdigi menangani lebih dari 1,7 juta konten perjudian online dan hampir 500.000 konten pornografi,” ungkap Fifi.
Lebih lanjut dia, pemerintah RI mendorong adanya pendekatan tiga pilar yakni regulasi, edukasi, dan kolaborasi. Menurut Fifi, Kemkomdigi hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem digital yang aman dan inklusif terutama bagi generasi muda.
“Anak-anak kita tumbuh di dunia di mana layar bisa jadi guru, sahabat, sekaligus ruang bermain mereka. Maka, platform seperti Netflix bukan hanya hiburan, tapi pintu ke literasi, budaya, dan interaksi global,” pungkas dia.
(far/wep)
