Selain itu, ia menjelaskan, dalam pendataan internal Kementerian PKP ada dua kategori keluarga masyarakat perlu mendapatkan dukungan pemerintah dalam mengakses hunian layak, yakni rumah tidak layak huni serta masyarakat yang tak punya rumah.
"Dalam backlog jumlahnya 39,8 juta keluarga yang diidentifikasi tidak punya rumah dan memerlukan rumah. Rumah tidak layak ada 20,9 juta rumah yang tidak layak," ungkapnya.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) melaporkan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) periode kuartal II-2025. Harga perumahan masih naik, tetapi lajunya terbatas. Pada Rabu (7/8/2025), Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) untuk kuartal II-2025 berada di 110,13. Tumbuh 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Laju tersebut melambat ketimbang kuartal I-2025 yang naik 1,07% yoy.
“Perkembangan harga properti tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan penjualan unit properti residensial tipe kecil di pasar primer, sementara penjualan rumah tipe besar dan menengah mengalami kontraksi. Secara keseluruhan, penjualan unit properti residensial di pasar primer tercatat mengalami kontraksi sebesar 3,8% yoy, setelah tumbuh sebesar 0,73% yoy pada triwulan I-2025,” ungkap laporan BI.
Dari sisi pembiayaan, survei menunjukkan bahwa sumber utama pendanaan untuk pembangunan properti residensial masih berasal dari dana internal pengembang, dengan pangsa mencapai 78,36%.
Dari sisi konsumen, mayoritas pembelian rumah di pasar primer dilakukan melalui skema pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dengan pangsa sebesar 73,06% dari total pembiayaan.
(ell)
