Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan bertajuk “Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat” yang digelar di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/5). Acara ini dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, regulator, pemerintah daerah, dan pelaku industri perumahan.

Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan, program KPP menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, termasuk rumah yang mendukung aktivitas usaha.

Menurut Bob, kehadiran pembiayaan ini juga memberi efek berganda terhadap perekonomian daerah karena melibatkan pengembang, kontraktor, hingga pelaku UMKM yang bergerak di sektor bahan bangunan.

“BSI mendukung penuh inisiatif pemerintah dalam menghadirkan pembiayaan perumahan yang inklusif, terjangkau, dan berbasis syariah. Program ini bukan hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Bob.

Melalui skema KPP, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memperoleh pembiayaan dengan margin kompetitif yang setara 6% efektif per tahun. Skema tersebut dirancang agar pelaku usaha lebih mudah mendapatkan modal kerja maupun pembiayaan investasi.

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan maupun pembelian rumah yang mendukung kegiatan usaha. Dengan proses yang sederhana dan akses yang luas, program ini diharapkan menjangkau lebih banyak masyarakat produktif.

Realisasi KPP Tembus 60% dari Kuota Pemerintah

Kinerja penyaluran KPP BSI menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sejak program diluncurkan pada Oktober 2025 hingga April 2026, total pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp819 miliar kepada 2.385 nasabah.

Khusus sepanjang Januari hingga April 2026, nilai penyaluran KPP mencapai Rp747 miliar kepada 2.190 nasabah. Jumlah tersebut setara sekitar 60% dari total kuota pemerintah yang diberikan kepada BSI sebesar Rp1,25 triliun.

Dari total realisasi tahun ini, penyaluran pada sisi demand mencapai Rp740 miliar. Sementara itu, pembiayaan pada sisi supply tercatat sebesar Rp7 miliar.

Pencapaian ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan perumahan syariah. Di sisi lain, hal ini juga menegaskan kesiapan BSI dalam mempercepat distribusi pembiayaan sesuai target pemerintah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menilai BSI menjadi salah satu mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses hunian bagi masyarakat.

“BSI menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mendukung program 3 Juta Rumah. Penyaluran pembiayaan KPP yang terus meningkat dan bahkan mencetak rekor menjadi bukti nyata dukungan sektor perbankan syariah terhadap akses hunian yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Semoga sinergi ini terus berlanjut demi kebaikan rakyat,” ujar Maruarar.

Di wilayah Nusa Tenggara Barat, penyaluran KPP BSI telah mencapai Rp44 miliar kepada 110 nasabah. Nilai tersebut setara 5,9% dari total penyaluran KPP BSI secara nasional.

Kontribusi di NTB menegaskan bahwa program ini tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah yang memiliki kebutuhan hunian dan potensi ekonomi yang terus berkembang.

Selain memperluas akses kepemilikan rumah, program KPP juga diharapkan memperkuat ekosistem industri perumahan nasional. Aktivitas pembangunan rumah mendorong permintaan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja lokal.

Dampak ekonomi dari sektor perumahan dinilai sangat luas. Setiap proyek pembangunan rumah dapat menghidupkan berbagai usaha penunjang dan menciptakan peluang kerja baru.

BSI juga menegaskan bahwa dukungannya terhadap pemerintah tidak terbatas pada program perumahan. Hingga April 2026, perseroan telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp3,78 triliun kepada 25.785 nasabah.

Selain itu, BSI mendukung pembangunan dapur SPPG untuk Program Makan Bergizi Gratis dengan nilai pembiayaan Rp198 miliar pada 211 titik. Perseroan juga menyalurkan FLPP sebanyak 1.201 unit rumah selama Januari hingga April 2026.

Langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, terutama dalam mendorong pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, pembangunan sektor perumahan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara korporasi, BSI membukukan pertumbuhan yang solid pada Kuartal I 2026. Total aset mencapai Rp460 triliun, meningkat 14,78% secara tahunan.

Laba bersih tercatat sebesar Rp2,2 triliun atau tumbuh 17,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran pembiayaan mencapai Rp329 triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) menembus Rp376,8 triliun.

Dengan capaian tersebut, BSI kini berada dalam kelompok lima besar bank nasional berdasarkan aset dan profitabilitas. Posisi ini memperkuat peran perseroan sebagai motor pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Bob menegaskan, BSI akan terus menghadirkan layanan keuangan syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

“BSI berharap program pembiayaan perumahan ini dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Bob.